Quoniam Democratiam Picunia Silet

“Ketika Uang membungkam Demokrasi"


Saat itu bulan Februari 2002.
Tony Blair, Perdana Menteri (PM) Inggris benar-benar mengalami hari yang kurang baik di bulan yang pasti akan selalu ia kenang itu.
Ketika itu, usai sidang parlemen, Blair menjadi bulan-bulanan dan bahan olok-olokan para anggota parlemen karena dianggap tak mampu merumuskan secara singkat sekelumit pemikiran filsafat yang mendasari politik hariannya. Beberapa diantara para pengolok itu justru berasal dari partainya sendiri yang kebetulan memang seorang bekas pengajar filsafat di universitas.

Namun ironisnya, nun jauh dari gedung parlemen Inggris,
Gus Dur malah pernah menjadi bulan-bulanan dan bahan olokan oleh anggota parlemen kita, justru karena ia memberikan sedikit abstraksi filosofis-juridis di sidang parlemen.
Para politisi Indonesia itu mengolok-olok bahwa abstraksi filosopfis-juridis & politis Gus Dur merupakan wacana akademis semata. Karena, sikap para politisi itu jelas, bahwa politik praktis tidak membutuhkan filsafat politik.  Politik harian membutuhkan retorika, bukan logika! Titik!

Aku lebih melihatnya sebagai kedangkalan politik..
Dalam berdemokrasi, anggota parlemen, para politisi lebih senang beretorika daripada menggali pemikiran politik hariannya sampai jauh ke akar filsafatnya dalam mencapai sasaran dan tujuan politiknya. Padahal, ketika politik dijauhkan dari akar filsafatnya, maka ketika itu pula etika politik ditinggalkan.

Sedangkan, menurut filsafat, etika politik begitu kritis terhadap manipulasi dan penyalahgunaan nilai dalam berdemokrasi. Tuntutan pertama etika politik adalah “hidup baik bersama dan untuk orang lain”. Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai seorang politikus yang baik, jujur, santun, dan memiliki integritas.

Karena logika dan etika politik tak lagi dianggap sebagai kajian yang penting dibanding retorika, maka kita melihat kenyataan bagaimana demokrasi yang digembar-gemborkan saat ini hanyalah demokrasi prosedural yang tidak pernah dijalankan. Demokrasi politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dan politik yang tanpa etika politik akan cenderung berjalan dengan menghalalkan segala cara.

Partai politik pada akhirnya bukan lagi menjadi payung bagi aspirasi kolektif yang memperjuangkan pandangan dengan cara persuasif dan argumentatif, tetapi dengan money politic. Siapa yang tidak tahu bahwa untuk menjadi anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati atau walikota di Indonesia harus mengeluarkan uang ratusan juta hingga milyaran rupiah jika ingin dicalonkan?

Peristiwa yang menimpa Sarwono dalam Pilkada DKI dimana ia diminta 400 milyar rupiah oleh partai tertentu jika ingin tetap mendapatkan dukungan suara dalam pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta oleh partai tersebut mungkin hanya satu contoh dari ratusan, bahkan ribuan praktek serupa yang mewarnai politik di Indonesia.

Jika uang yang berbicara dan bukan etika politik, bisa kita tebak tujuan utama para Sarwono-Sarwono lainnya yang sanggup memberi milyaran rupiah kepada partai. Ketika dengan menyetor uang sesorang lalu menjadi politisi, tentu pertama-tama ia akan berfikir bagaimana uang itu kembali.

Lalu, bagaimana soal demokrasi yang agung seperti yang digagas Socrates dengan tujuan politik untuk masyarakat sosial, ekonomi, budaya dan bangsa?

Ah…sudahlah! Itukan hanya retorika! ***